Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menegaskan, Pengajuan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk Guru Honorer di Jawa Barat guru honorer jangan dijadikan proyek Forum Hunorer.
Karena banyak laporan dari pihak Guru Honorer Se-Jawa Barat, bahwa banyak Oknum Forum yanga meminta iuran untuk Pengajuan UMP.
"Bilamana ada iuran buat pengajuan UMP, maka kami sangat tidak setuju. Karena ini baru sebatas Ajuan, bukan Pemberkasa." Kata Aher, "Dan kalo tidak salah Legislatif hanya meminta Jumlah Data Nominatif dan bukan Daftar Nama-namanya, Karena Kalau data kami bisa meminta langsung dari Pihak Disdik Jabar" Lanjutnya.
Menurutnya, UMP untuk Guru Honorer Jawa Barat akan di selesaikan Tahun ini Bilamana tidak ada laporan yang sangat meresahkan para guru honorer, Kalau Forum ingin membantu Guru Honorer, jangan mencari keuntungan atau lahan proyek.
"Tadinya Anggarannya yang akan disetujui oleh Pemerintah Provinsi Jabar juga cukup besar mencapai Rp 42 miliar lebih. Tapi melihat ada laporan seperti ini, kami pun tidak akan segan-segan untuk tidak mengabulkan permohonan Forum" jelas Heryawan.
Rencananya, ia akan mengalokasinnya pada anggaran perubahan tahun 2016 dan akan di kucurkan melalui kabupaten dan kota masing-masing.
 |
| Poto : Didi, Edi, Arteria, Dadang, Andi |
Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Honorer Kategori Dua Indonesia Bersatu (DPW GHK2-IB) Jabar telah mengadakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Aula Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Jawa Barat pada Minggu, 17/04/2016 kemarin. Dalam kegiatan tersebut hadir sekira 265 peserta GHK2-IB dari 15 Kabupaten/Kota, Serta dihadiri oleh Pengurus DPP GHK2-IB, Arteria Dahlan (Komisi II DPR), Dadang Rusdyana (Komisi X DPR), Didi Suprijadi (Ketua I PB PGRI), Edi Permadi (Ketua PD I PGRI Jabar) serta beberapa Pengurus PD II PGRI Kabupaten/Kota.
Menurut Ketua DPW GHK2-IB Jabar Cecep kurniadi, S.Pd.I, agenda Rakorwil ini merupakan rangkaian konsolidasi, rekonsialisasi struktural GHK2-IB dari tingkat pusat yang dimulai dari Rakornas serta Audensi GHK2-IB dengan Komisi II dan X DPR (13/04).
Disamping sebagai rangkaian konsolidasi struktural dan lain-lain lanjut Cecep rakorwil ini dilaksanakan sebagai upaya sinkronisasi program kegiatan dari DPW ke DPD GHK2-IB Se-Jabar. Program kegiatan tersebut nantinya dapat diaplikasikan di DPD sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah.
 |
| Peserta Rakorwil DPW GHK-IB Jabar |
“Program kegiatan nantinya fokus pada pembinaan kader dan konstituen serta peningkatan reputasi lembaga yang bermuara pada komitmen GHK2-IB, berkhidmat untuk perjuangan Honorer K2 se-Jabar,” ujarnya.
Sementara itu, menurut Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan, bahwa Rakorwil tersebut juga merupakan upaya Komisi II DPR, dan PB PGRI memberikan penjelasan serta penguatan terhadap Honorer K2 dalam melakukan perjuangannya.
 |
| Poto Bersama PB PGRI, PD I PGRI, KOMISI II dan X DPR |
“Upaya dari Komisi II DPR dan PGRI untuk membantu Perjuangan GHK2-IB, tidak setengah-setengah tapi full untuk memperjuangkan penyelesaian HK2 yang gagal test waktu itu melalui lemabaga GHK2-IB, dan perjuangan ini sudah kita lakukan dan sudah sampai masuk dalam keberhasilan" jelas Arteria. "GHK2-IB ini satu-satunya lembaga yang di akui oleh Komisi II DPR dan dibina langsung oleh PGRI dari Tingkat PB sampai PC, maka kami dari Komisi II DPR akan selalu berjuang dan terus berusaha untuk melakukan upaya dalam penuntasan HK2 menjadi PNS. Lanjutnya.(*)
